Essay tentang konflik politik yang ada
di Indonesia
Konflik politik adalah suatu proses social
antara dua orang atau lebih, dan salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak
lain dan menyingkirkan dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. konflik terjadi
karena masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang sebagai
masalah-masalah soaial budaya politik dan ekonomi. Konflik politik dapat berupa perbedaan pendapat, persaingan, dan
pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi yang
dibuat dan dilaksanankan oleh pemerintah. Pemerintah tersebut meliputi lembaga
legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pada masa perang
kemerdekaan konflik politik yang pertama terjadi diakibatkan oleh keputusan
yang dibuat oleh PPKI tentang pembuatan sebuah partai tunggal bagi semua rakyat
indonesia yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia). Namun tidak terlaksana karena
kurang dukungan yang akhirnya melalui Maklumat Presiden tanggal 4 November
1945 diberikan kesempatan membentuk partai-partai politik dalam rangka sistem
multi partai.
Masa ini konflik elit politik banyak terjadi
terutama antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta mengenai
penyelenggaraan negara. Pada intinya perbedaannya terletak pada sikap terhadap
demokrasi Barat. Soekarno tidak ingin demokrasi barat (liberal demokrasi) di berlakukan
di Indonesia. beliau ingin nilai-nilai asli bangsa Indonesia mewarnai kehidupan
politik Indonesia. sementara Hatta sebaliknya ingin demokrasi barat dengan
sistem parlementer yang berlaku. Puncak dari konflik ini adalah pengunduran
diri Hataa dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956.
Masa Demokrasi Terpimpin ditandai oleh
adanya usaha-usaha Presiden Soekarno untuk mempertahankan keseimbangan antara
dua kekuatan politik utama, PKI dan ABRI. Oleh karena itu, persoalan utama yang
dihadapi oleh Demokrasi Terpimpin adalah bagaimana Presiden Soekarno bisa
mempertahankan keseimbangan antara keduanya sehingga tidak ada satupun kekuatan
yang merasa lebih kuat untuk menumpas kekuatan lainnya. Soekarno memerlukan
dukungan PKI yang muncul sebagai partai politik terbesar melalui
manuver-manuver yang sistematis di daerah pedesaan di Jawa. ABRI
berangsur-angsur tampil sebagai kekuatan politik baru dalam kancah politik
Indonesia. Melalui dua fungsi ABRI yang didukung oleh Presiden Soekarno, ABRI
memperoleh sarana untuk memperkuat kedudukannya melawan PKI. Secara historis,
ABRI adalah lawan PKI karena dalam sejarah terbukti bahwa PKI melalui Pemberontakan
Madiun 1948 ingin mengganti RI dengan negara lain. Oleh karena itu, G 30 S
adalah penyelesaian konflik secara koersif yang dilakukan oleh PKI karena
merasa dirinya sudah cukup kuat untuk melakukan pukulan terhadap ABRI dan Anti
Komunis yang lainnya. Ternyata dugaan PKI salah karena ABRI dan Kelompok Anti
Komunis tidak kalah dengan sekali pukul. Mereka yang diserang segera membalas
sehingga terjadi peristiwa berdarah yang hebat.
Menjelang Pemilu 1971 mulai terlihat bahwa
Pemerintah Orde Baru menganut sifat yang sama dengan Soekarno dalam menghadapi
konflik politik yakni kekhawatiran yang berlebih terhadap konflik. Elit politik
Orde Baru selalu khawatir karena akan mengganggu kestabilan politik, integrasi
nasional dan pembangunan nasional. Ketiga hal tersebut digunakan untuk alasan
membatasi kebebasan di segala bidang. Dampak dari sikap tersebut adalah
pembatasan terhadap kebebasan partai politik. Pada tahun 1973 diadakan
penyederhanaan kepartaian yang menghasilkan tiga partai politik yakni: PPP,
PDI, dan Golkar. Kemudian pada tahun 1985 dikeluarkan UU yang menetapkan
Pancasla sebagai satu-satunya asas yang menutup kemungkinan bagi partai politik
untuk mempunyai ideologi lain. Usaha pemerintah ini dinilai negatif karena
dianggap membatasi kebebasan partai politik meskipun kenyataannya pertai-partai
telah melakukan ketentuan tersebut.
Kejadian yang mirip pada masa Demokrasi
Terpimpin terulang kembali. Kekhawatiran yang berlebih terhadap konflik politik
menghasilkan tindakan-tindakan represif terhadap konflik yang menghilangkan
kebebasan yang menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat. Berkurangnya konflik
karena kekerasan yang dihasilkan tindakan represif mengakibatkan terbentuknya
kekuatan absolut dan otoriter. Bila masa Soekarno menghasilkan pembrontakan G
30 S dan kemelaratan rakyat, masa Soeharto menghasilkan kebangktutan negara
karena korupsi yang luar biasa hebatnya diikuti oleh krisis politik dan krisis
ekonomi yang menimbulkan penderitaan rakyat.
Dibandingkan dengan masa Soekarno, masa Soeharto menghasilkan kekacauan yang
lebih parah karena malapetaka yang dihasilkan oleh pemerintah yang otoriter itu
tidak hanya krisis politik dan krisis ekonomi tapi juga krisis moral yang
memerlukan waktu yag panjang untuk mengatasinya.
Pada masa SBY sekarang ini yang lebih
cenderung pada politik pencitraan dimana segala sesuatu selalu dibesar-besarkan
demi kepentingan kekuasaaan. Terbukti SBY dengan politik pencitraan itu SBY
mampu menjadi presiden selama dua periode. Setelah memenangkan Pilpres 2009, SBY
menghadapi persoalan pelik menghadapi ancaman konflik internal koalisi partai
pendukung pemerintahannya. Hal itu karena dengan dukungan 23 partai pada Pemilu
2009 dimana setiap partai mengusung ideologi dan pendapatnya sendiri. Akibatnya
SBY akan memakan waktu lama bila memutuskan suatu kebijakan hal ini yang
kemudian dipersepsikan masyarakat sebagai presiden yang ragu-ragu.
Konflik koalisi yang masih hangat adalah menolak kenaikan harga BBM.
Dimana salah satu partai koalisi dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yaitu
PKS tidak mendukung kebijakan SBY dalam parlemen. PKS menolak untuk menaikkan
harga BBM bersubsidi dan alhasil dengan tidak didukungnya kebijakan SBY oleh
PKS maka DPR dengan jalan voting memutuskan untuk tidak menaikkkan harga BBM.
Kemudian masalah penghianatan koalisi ini yang sekarang mengerucut menjadi isu Reshufflekabinet.
Memahami konflik politik yang terjadi di
Indonesia dilihat dari sudut pandang penyelesaian konflik dapat dibagi menjadi
dua yaitu sejak masa perang kemerdekaan sampai orde baru dan setelah orde baru
sampai saat ini. Sejak perang kemerdekaan hingga Orde Baru penyelesaian konflik
dilakukan dengan cara kekerasan. Penyelesaian konflik seperti ini menurut Marx
ada dua sebab , pertama karena tidak ada tawar-menawar kelas borjuis dengan
proletar. Kedua, kelas borjuis, sebagaimana manusia pada umumnya tidak akan mau
mengurangi kenikmatan yang mereka peroleh selama ini.
Sementara setelah Orde Baru terjadi keterbukaan pimikiran bahwa pnyelesaian
konflik dengan cara kekerasan mulai ditinggalkan. Penyelesaian konflik politk
ini yang seharusnya dipilih dalam perkembangan politik Indonesia ke depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar